Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah drastis menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Demi menekan angka kematian dan memastikan keselamatan jemaah, fitur pengeditan data pada aplikasi input kesehatan di tingkat daerah resmi dihapus.
Kebijakan tegas ini diambil untuk menutup celah manipulasi data yang selama ini kerap terjadi. Dalam sistem lama, petugas daerah memiliki wewenang untuk mengubah data kesehatan jemaah yang sudah diinput. Namun, celah ini dinilai berisiko meloloskan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan (istithaah).
Mekanisme Berlapis Tanpa Kompromi Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, menegaskan bahwa akses “buka-tutup” data di daerah kini dibatasi total. “Jika ada koreksi data yang krusial, prosesnya tidak bisa lagi instan. Pengajuan harus melewati verifikasi berjenjang hingga persetujuan Pusat Kesehatan Haji,” ujarnya.
Belajar dari Evaluasi Tahun Lalu Perombakan sistem ini bukan tanpa alasan. Evaluasi haji tahun sebelumnya menunjukkan fakta yang memprihatinkan: sekitar 80 persen jemaah haji memiliki penyakit penyerta (komorbid), namun tetap dinyatakan lolos seleksi daerah. Akibatnya, banyak jemaah risiko tinggi yang diberangkatkan, berkontribusi pada tingginya angka kematian di Tanah Suci.
Integrasi BPJS dan Tes “Siapa Presiden?” Selain mengunci data, Kemenkes kini mengintegrasikan sistem skrining dengan data BPJS Kesehatan (JKN). Sistem akan otomatis melacak riwayat medis jemaah dalam tiga bulan terakhir, memberikan gambaran jujur mengenai stabilitas penyakit mereka.
Tak hanya fisik, kesehatan mental pun menjadi sorotan. Tahun ini, skrining fungsi kognitif untuk mendeteksi demensia diperketat. Uniknya, penilaian dilakukan lewat aplikasi dengan pertanyaan otomatis—seperti meminta jemaah menyebutkan nama Presiden—untuk memastikan penilaian murni tanpa intervensi petugas lapangan.
