JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, resmi melantik jajaran pejabat strategis di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini bukan sekadar rotasi rutin, melainkan upaya penguatan organisasi guna mengejar target operasional haji 1447 H/2026 M yang kian dekat.
Dalam arahannya, Menteri Irfan menekankan bahwa kompleksitas layanan haji tahun ini menuntut profesionalisme ekstra, terutama dengan tingginya antusiasme jemaah.
Fokus Utama: Mengelola “Ledakan” Kuota dan Dokumen
Menteri Irfan menyoroti beberapa poin krusial yang harus segera dituntaskan oleh para pejabat baru:
- Manajemen Kuota 100%: Dengan pelunasan biaya haji yang telah melampaui kuota (serapan di atas 100%), pengelolaan jemaah cadangan menjadi prioritas agar tetap sesuai regulasi dan tidak menimbulkan kendala teknis saat keberangkatan.
- Akselerasi Paspor: Hingga pertengahan Januari, verifikasi paspor jemaah telah mencapai hampir 50%. Menteri menginstruksikan percepatan agar seluruh dokumen rampung sebelum jadwal masuk asrama.
- Infrastruktur Layanan: Asrama haji sebagai first impression pelayanan negara harus dipastikan kesiapannya, bersinergi dengan standar keselamatan tinggi pada transportasi udara lintas negara.
Peningkatan Kualitas SDM: Petugas Haji “Duta Negara”
Persiapan tidak hanya pada dokumen, tapi juga manusia. Pendidikan dan pelatihan petugas haji tahun ini dilakukan selama satu bulan penuh, mencakup:
- Ketahanan Fisik & Mental: Mengingat tantangan cuaca dan medan di Arab Saudi.
- Pelatihan Empati: Memastikan jemaah, terutama lansia, mendapatkan layanan yang humanis.
Daftar Pejabat Strategis yang Dilantik
Guna memperkuat diplomasi dan pengawasan di tingkat daerah, berikut adalah jajaran pejabat yang baru dilantik:
Staf Khusus Menteri:
- Abdul Wahid: Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Kelembagaan (Fokus: Hubungan Internasional & Arab Saudi).
- Andik Setiawan: Bidang Pengembangan SDM dan Petugas Haji (Fokus: Kualitas pelayanan petugas).
- Rachmat Tri Fahmi: Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi (Fokus: Kepatuhan regulasi dan tata kelola).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil): Guna memastikan koordinasi di tingkat provinsi berjalan lancar, Menteri melantik tujuh Kakanwil baru:
- Sumatera: M. Ansori (Lampung), Muhammad Syafii (Kepulauan Riau).
- Jawa: Samsudin (Banten).
- Kalimantan: Hasan Basri (Kalimantan Tengah), M. Saleh (Kalimantan Utara).
- Sulawesi: Muchlis (Sulawesi Tengah).
Komitmen terhadap Haji Khusus
Menteri Irfan juga memberikan peringatan tegas bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pengawasan akan diperketat untuk memastikan komitmen layanan kepada jemaah tetap terjaga, demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji secara keseluruhan.
“Waktu pelaksanaan ibadah haji sudah semakin dekat. Seluruh jajaran harus bekerja lebih fokus, cepat, dan terkoordinasi,” pungkas Irfan dalam sambutannya.
